oleh

Aktivitas Pengeboran Minyak Bumi Ilegal, Polda Jambi Susun Program Pengamanan dan Pencegahan

Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo memimpin rapat dengan agenda Penyusunan Tim Koordinasi Penanggulangan Aktivitas Pengeboran Minyak Bumi Ilegal oleh oknum masyarakat Provinsi Jambi melalui zoom meeting, Jumat (23/7/21).

Kapolda Jambi mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun program pengamanan, penertiban dan pencegahan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi secara ilegal oleh masyarakat.

“Kami siap membantu penegakan hukum dan pencegahan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat dan menyusun rekomendasi penegakan hukum aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat,” kata Rachmad.

Dalam pelaksanaannya, Rachmad menyebutkan akan menyelenggarakan rapat koordinasi internal bidang pengamanan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas Pengeboran Minyak Bumi.

Sementara itu, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan melaksanakan kegiatan penertiban terhadap tambang minyak ilegal yang ada di sekitar wilayah Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

“Pemerintah Daerah akan melakukan penertiban terhadap pengeboran minyak di Desa Bungku berikut infrastruktur yang menyebabkan perusakan lingkungan, termasuk upaya-upaya pencegahan dan menyiapkan jaring pengaman atau pemberdayaan masyarakat,” kata Al Haris.

Sedangkan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam penanggulangan Aktivitas Pengeboran Minyak Bumi, pemerintah telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Kementerian ESDM, SKK Migas, K3S, KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, Akademisi, dan LSM.

“Dalam kegiatannya, Tim Terpadu ini telah melakukan patroli gabungan, kegiatan pembuatan portal-portal, pos penjagaan dan pemasangan CCTV di lokasi untuk mencegah akses masuk-keluar para oknum masyarakat, kemudian apabila ditemukan pelanggaran akan dilakukan law enforcement oleh POLRI, PPNS Kementerian ESDM, PPNS Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah,” pungkas Tutuka Ariadji. (*)

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed