oleh

BKSAP Menyuarakan Di Pemerintah Pusat Agar Pariwisata Bali Benar-Benar Ditangani Maksimal

Anggota BKSAP DPR RI Linda Megawati, Didi Irawadi, Hasani bin Zuber, Ema Umiyyatul Chusnah dan Irine Yusiana Roba Putri.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs perlu sejalan seirama dengan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Putu menanggapi aspirasi masyarakat dan pelaku pariwisata Bali. Putu Supadma mengatakan, sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat dan industri di Bali bergerak di sektor pariwisata.

Karena itu, menurutnya perlu ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat terhadap pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi. “BKSAP DPR RI berkomitmen dalam waktu dekat untuk mendorong pemerintah pusat agar segera membuka pariwisata Bali. Ketika ekonomi membaik, maka percepatan SDGs dapat dimaksimalkan,” ujar Putu usai memimpin kegiatan BKSAP DAY dengan tema “Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Percepatan Pembangunan SDGs dan Pemulihan Ekonomi” dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, Selasa (18/1/2022).

Putu Supadma menyampaikan sebagai gerbang masuk ke Bali, Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten percontohan dan penyumbang devisa terbesar dari sektor pariwisata. Namun, akibat pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Kabupaten Badung. Kondisi ini mengakibatkan PAD Kab Badung selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sangat tajam, khususnya penerimaan dari sektor pajak hotel yang menjadi sumber utama.

Untuk memulihkan ekonomi di Bali, Putu Supadma menilai perlu diberlakukannya sistem klaster bagi destinasi pariwisata. Menurut politisi Partai Demokrat ini, sistem klasterisasi ini dapat mengindikasikan kesiapan daerah untuk membuka diri menerima kunjungan dari luar, khususnya di sektor pariwisata. Adapun, indikatornya meliputi tingkat kesuksesan vaksinasi, kesediaan fasilitas kesehatan, dan Hospital Safety Index (HSI). 

Dalam penetapan kebijakan pencegahan Covid-19, pemerintah pusat dapat memberikan perlakuan yang berbeda antara wilayah yang sudah aman untuk dikunjungi dengan wilayah yang masih perlu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat. Putu Supadma juga mendorong agar dibukanya penerbangan internasional ke Bali. Minimnya, penerbangan langsung ke Bali menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Bali saat ini. 

Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah akses wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Bali. “Parameternya, vaksinasi di Bali lebih dari 100 persen. Vaksinasi kedua diatas 90 persen, bahkan sudah ada mulai disuntikkan booster vaksin ketiga. Sehingga tak ada hal lain lagi. Kami juga berkomitmen akan menyuarakan pariwisata Bali dibuka kembali dan melaksanakan karantina selama 7 hari, yang semoga nantinya bisa menjadi 3 hari,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran BKSAP. Menurutnya, pertemuan ini dapat menjadi momentum di daerah untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali. Dia menuturkan, akselerasi capaian SDGs sangat berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Dalam hal ini, pariwisata Bali yang menjadi salah satu sektor terdampak. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat untuk kembali membuka Bali khususnya kepada wisatawan mancanegara agar ekonomi Bali kembali bangkit.

Menurutnya, pembukaan kembali pariwisata Bali nantinya disertai dengan indikator yang jelas atau SOP. “Tentunya nanti juga akan dilakukan evaluasi, apabila seandainya ternyata tidak memenuhi capaian – capaian yang sesuai dengan indikator, maka bisa saja ditutup. Sama halnya dengan pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka),” ungkap Wayan Adi.

Ia menambahkan, apapun yang menjadi kebijakan pusat terkait penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan dengan baik. Salah satunya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Bali yang cukup tinggi. Bahkan, vaksinasi anak umur 6-11 tahun sudah memasuki dosis kedua pada akhir Januari sesuai dengan target dari Pemerintah.

Selain angka vaksinasi yang sudah mencapai 100 persen, hotel di Bali sudah mengantongi sertifikat CHSE. Hal ini dapat mempermudah wisatawan mancanegara yang menggunakan penerbangan langsung (direct flight) untuk karantina. Begitu juga dengan kesiapan Rumah Sakit yang sudah memadai dan aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan pelacakan kasus Covid-19.

“Masyarakat di Bali cepat respon dalam pelaksanan vaksinasi dan tidak ada hambatan karena semua masyarakat ingin pariwisata pulih. Kondisi inilah yang harus kita dorong, mudah-mudahan ke depannya BKSAP dan DPR bisa memperjuangkannya di pusat sehingga tidak ada keraguan pemerintah pusat untuk membuat klaster-klaster pariwisata,” imbuhnya.

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed