oleh

Gubernur Jambi Minta Aparat Penegak Hukum Awasi Dana PEN dan Penanganan Covid-19

Aparat penegak hukum harus membantu dalam mengawal pelaksanaan program dan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 harus tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H saat Rakor Pemerintah Provinsi Jambi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Mempercepat Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 Tahun 2021, Rabu (28/7/2021).

Al Haris menyampaikan dukungan pendanaan Covid-19 bidang kesehatan ditetapkan paling sedikit 8% dari DAU yaitu sebesar Rp.102.790.732.000.

Sedangkan hasil perhitungan refocusing anggaran sebesar Rp.178.585.738.815 atau 13,90% dari total dukungan pemulihan ekonomi nasional ditetapkan paling sedikit sebesar 5% dari alokasi DTU sebesar Rp.398.319.565.872.

“Ada dua point penting yang pertama itu tujuannya adalah untuk menangani bidang kesehatan Covid-19 kemudian yang kedua adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat (PEN) ini kita minta aparat penegak hukum mengawasi atau mengawal ini semua,” Jelas Gubernur Jambi.

Menurut Al Haris, kehadiran aparat penegak hukum memudahkan pekerjaan yang dalam keadaan darurat membutuhkan pengawasan secara hukum.

“Jangan sampai kebablasan dari target PEN atau jangan sampai keluar dari konteks, perlu pendampingan dari aparat penegak hukum agar dana ini betul-betul sampai ke masyarakat dan ini memenuhi kebutuhan masyarakat tidak hanya asal PEN saja, program jangka pendek yang bergulir cepat berdampak pada masyarakat secara ekonomi,” harap Gubernur Jambi.

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed